MELAYANI DENGAN HATI SELANJUNG INOVASI >>> MELAYANI DENGAN HATI SELANJUNG INOVASI >>> MELAYANI DENGAN HATI SELANJUNG INOVASI >>> MELAYANI DENGAN HATI SELANJUNG INOVASI >>>

NUPTK

Apa itu NUPTK ?

NUPTK atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Nomor yang diberikan kepada setiap Individu yang sedang bekerja sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal yang bersifat unik secara Nasional.

Karakteristik NUPTK Terdiri dari 16 digit yang melambangkan Identitas unik dari Individu Pendidik/Tenaga Kependidikan yang di generic oleh sistem secara otomatis di Bagren Setditjen BPSDMP dan PMP
adapun yang disebut PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yaitu *PTK mencakup Guru,Kepala Sekolah,Wakil Kepala Sekolah,Pengawas,Tata Usaha,Bendaharawan,Pustakawan,Juru Bengkel,Laboran,Petugas Intalasi,Pesuruh,Tutor Paket A/B/C,Tutor Keaksaraan,TLD,Pendidik PAUD,Penilik,Instruktur Kursus,Pamong Belajar, Pengelola PKBM pada Sekolah dan Instansi Pendidikan Non-Formal.

yang menjadi landasan hukum dalam mendapatkan NUPTK adalah UNDANG-UNDANG SISDIKNAS NO. 20 TAHUN 2003 yang mengenai tentang :

1. No.20 TAHUN 2003 Pasal 41 ayat (3) :
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
2. UU No. 20 TAHUN 2003 Pasal 44 ayat (1) :
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
3.UU No. 20 TAHUN 2003 Pasal 44 ayat (3) :
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.  ;

NUPTK memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu berfungsi sebagai Nomer Indentitas PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan ) *yang berlaku secara nasional dan menjadi syarat dalam mengikuti berbagai program peningkatan mutu dan kesejahteraan PTK yang diselenggarakan oleh pemerintah (kemdiknas)sesuai dengan amanat UU RI No.14 Th 2005.
yang menjadi tuntutan UU SISDIKNAS NO. 20 TH 2003 DAN  UU GURU DAN DOSEN NO. 14 TH 2005 yaitu :
- Pemberian Tunjangan Khusus bagi PTK
- Melakukan Sertifikasi Guru
- Memberikan Penghargaan akhir masa bakti
- Memberikan beasiswa bagi anak guru berprestasi
- Memberikan peningkatan mutu Pendidik PAUD, Tutor, Tutor Paket B
- Program Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- Mendistribusikan dana blockgrant guru bantu, pengawas sekolah, blockgrant operasional pengawas sekolah
- Pemberian tunjangan Fungsional Guru Non PNS
- Pemberian Tunjangan Kelebihan Jam Mengajar
- Peningkatan Kualifikasi Guru dari D-4 ke S1
dalam memenuhi tuntutan tersebut maka dibutuhkan data PTK yang benar dan memenuhi syarat tertentu yang antaralain:
- Data Individu seperti Nama, alamat, Nomor KTP, Tgl Lahir
- Data Karir seperti TMT menjadi Pendidik, Status Kepegawain, Gol Ruang, TMT Gol, tempat Mengajar/bekerja, riwayat bekerja/mengajar, dll
- Riwayat Pendidikan Formal dan Non Formal
- Organisasi Profesi yang diikuti
- Karya tulis dan Buku yang telah dihasilkan
- Penghargaan/perlindungan yang telah diterima
- Penataran dan diklat yang pernah diikuti, dll
yang menjadi keuntungan dalam pendataan NUPTK baik bagi PTK sendiri maupun pihak yang berkepentingan antaralain
- Bagi PTK
Bila telah mempunyai NUPTK, kesempatan untuk mengikuti program amanat UU No 14 tahun 2005 menjadi terbuka karena NUPTK menjadi syarat utama untuk ikut program
- Bagi Yayasan pendidikan
Memudahkan pihak yayasan untuk memonitor PTK nya yang belum mengikuti program pusat
- Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten
Perencanaan Kebutuhan PTK, Perencanaan Program Peningkatkan Mutu PTK, Membantu Proses Administrasi Kepegawaian seperti kenaikan gaji berkala, Dokumentasi PTK yang telah mengikuti program pemenuhan amanat UU No 14 tahun 2005 (mencegah overlap sasaran),
- Bagi Dinas Pendidikan Propinsi
Perencanaan Kebutuhan PTK,Perencanaan Program Peningkatkan Mutu PTK,Dokumentasi PTK yang telah mengikuti program pemenuhan amanat UU No 14 tahun 2005 (mencegah overlap sasaran).
bagaimana cara mengajukan NUPTK??
bagi PTK yang belum memiliki NUPTK dapat mengajukan ke DINAS Pendidikan setempat atau langsung ke LPMP setelah mengisi formulir instrumen NUPTK dan ditandatangani oleh pimpinan yayasan/lembaga tempat PTK bekerja.
adapun caranya adalah:
1. PTK  mengisi kuisioner NUPTK dengan lengkap dan benar ,lalu menyerahkan ke sekolah/lembaga penyelenggara pendidikan.
2. Sekolah/ lembaga penyelenggara pendidikan melegalisasi Kuisioner dengan stempel sekolah dan tanda tangan Kepala Sekolah, lalu mengirim kuisioner ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
3. Dinas Pendidikan Kab/Kota memproses data ke dalam SIM NUPTK dan mengirimkan data ke LPMP dalam bentuk database NUPTK.
4. LPMP melakukan verifikasi dan konsolidasi data di tingkat propinsi dalam SIM NUPTK, lalu mengajukan NUPTK ke pusat Setditjen BPSDMP dan PMP dalam bentuk database SIM NUPTK.
5. Bagren Setditjen BPSDMP dan PMP mengolah data dan menerbitkan NUPTK.Melakukan sincronisasi ke LPMP dan mempublikasikan NUPTK melalui internet (nuptk.info dan pmptk.net).
untuk informasi lebih lanjut bisa menanyakan kedina pendidikan kab/kota setempat atau LPMP masing-masing provinsi.







 

Add comment

Security code
Refresh